Office Now – Seiring berjalannya bisnis, beberapa perusahaan termasuk PT dapat merubah anggaran dasarnya. Sehingga, pemilik perusahaan harus melakukan perubahan akta PT.

Perubahan ini umumnya dilakukan untuk pengembangan usaha. Seperti, penambahan modal, perubahan pemegang saham, atau alamat kantor baru yang sesuai dengan kebutuhan. 

Ketika informasi berubah, diperlukan perubahan akta PT termasuk anggaran dasar dan harus diumumkan pada Kemenkumham. 

Untuk melakukan perubahan, maka penuhi persyaratan serta perhatikan prosedur yang harus diikuti.

Alasan Perubahan Akta PT Apa Saja?

Umumnya, dalam konteks mengubah Akta Perusahaan, tindakan ini adalah hal yang jarang terjadi. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika perusahaan seringkali terjadi revisi dalam anggaran dasar.

Dalam mengubah akta perusahaan, maka perubahan tersebut bisa diwujudkan melalui penyusunan Akta Perubahan PT pdf. 

Prosedur untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT yang memerlukan persetujuan menteri ini dapat dijalankan RUPS.

Selain itu, keputusan mewujudkan contoh mengubah akta PT maksud dan tujuan dapat melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

Namun, penting untuk dicatat bahwa mengubah Akta Perusahaan ini hanya dapat dilakukan dengan melibatkan Notaris.

Nantinya, notaris yang akan menyusun Akta baru yang dikenal sebagai Akta Perubahan. Oleh karena itu, Akta Perusahaan yang pertama kali dibuat dikenal sebagai Akta Pendirian.

Berikut ini beberapa contoh perubahan akta PT, antara lain:

Perubahan nama PT

Ini mencakup perubahan dari nama lama perusahaan menjadi nama baru yang dikehendaki.

Perubahan Alamat Kantor Pusat PT

Perubahan ini berkaitan dengan perpindahan tempat dan posisi kantor pusat perusahaan dari lokasi sebelumnya ke lokasi yang baru. 

Beberapa contoh akta perubahan PT mungkin memuat alamat lengkap kantor pusat. Sementara yang lain mungkin hanya mencantumkan kota, seperti contoh kota administrasi Jakarta Selatan.
Jika ingin merubah, maka revisi pada Akta harus dilakukan ketika alamat dan lokasi kantor pusat perusahaan telah dicantumkan secara lengkap. 

Ketika lokasi baru masih berada di kota yang sama dengan lokasi sebelumnya, maka tidak perlu melakukan perubahan pada Akta. 

Namun demikian, langkah ini perlu dicatat dan diubah dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Perubahan maksud dan tujuan usaha PT

Ini mencakup perubahan pada jenis bidang usaha yang ingin dijalankan oleh perusahaan. Perubahan ini bisa berupa penambahan atau pengurangan bidang usaha.

Perubahan besaran modal dan persentase kepemilikan

Sedangkan untuk modifikasi pada jumlah modal yang disetor maupun modal dasar perusahaan dapat dilakukan perubahan akta PT. 

Perubahan tersebut dapat mencakup peningkatan atau penurunan modal. Lebih lanjut, perubahan ini juga bisa mencakup perubahan dalam: 

• Proporsi kepemilikan saham
• Penambahan pemegang saham
• Pengurangan pemegang saham

Perubahan status dari PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dan data perusahaan terjadi ketika suatu PT yang awalnya adalah Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.

Sebelum melangkah lebih jauh, PT harus mengubah Akta Perusahaan.

Perubahan akta PT lainnya

Sedangkan untuk perubahan lainnya mencakup perubahan dalam susunan Direksi dan/atau Komisaris. Jika ingin mengubah harus tercatat dalam Akta Perusahaan. 

Hal ini digunakan sebagai bagian dari penyesuaian personil yang akan menjabat dalam posisi Direksi dan/atau Komisaris di perusahaan.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua perubahan akan memerlukan persetujuan ulang. 

Pengesahan ulang dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya diperlukan jika revisi tersebut berkaitan dengan:

• Nama Perusahaan.
• Alamat dan Lokasi Kantor Pusat Perusahaan.
• Masa Berdiri Perusahaan.
• Modal Dasar.

Persyaratan Perubahan Akta PT untuk Anggaran Dasar: Proses dan Dokumen Administrasi

Perubahan anggaran dasar suatu perusahaan terbatas merupakan langkah serius yang memerlukan pemenuhan beberapa syarat. 

Setelah memahami perubahan anggaran dasar PT, langkah selanjutnya yaitu memahami syarat perubahan akta perusahaan.

Berikut adalah beberapa dokumen administrasi yang wajib Anda siapkan dalam rangka melakukan perubahan anggaran dasar PT:

KTP organ perseroan

Dokumen identitas dari pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris perusahaan perlu disiapkan untuk melakukan verifikasi identitas dan kepemilikan.

Akta pendirian PT hingga perubahan terakhir

Perubahan legalitas perusahaan memerlukan akta pendirian peasrseroan terbat. Dokumen ini perlu disertakan sebagai bukti sah mengenai struktur organisasi.

SKD

Dokumen yang mengkonfirmasi alamat domisili perusahaan dan biasanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, salah satunya SKD.

Saat akan melakukan perubahan akta PT, maka Anda harus menyertakannya sebagai syarat.

NPWP perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, direksi, dan komisaris perlu Anda siapkan untuk urusan perpajakan yang terkait.

Uraian perubahan data PT

Penjelasan rinci tentang jenis perubahan yang akan dilakukan pada anggaran dasar perusahaan.

Dokumen pendukung lainnya

Dokumen-dokumen yang relevan dengan perubahan akta Perseroan terbatas  yang diusulkan, termasuk yang terkait dengan objek perubahan itu sendiri.

Prosedur Perubahan Anggaran Dasar PT: Sesuai dengan Hukum

Tindakan perubahan anggaran dasar PT diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Menurut UU PT, perubahan ini harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua detail mengenai perubahan tersebut dicantumkan secara jelas dalam undangan RUPS.

Untuk melakukan perubahan akta PT, maka ikuti prosedur berikut ini:

Perubahan Akta PT: Kuorum kehadiran

Untuk dapat memutuskan perubahan anggaran dasar, RUPS harus memenuhi kuorum kehadiran dan persetujuan sesuai dengan Pasal 88 UU PT.

Setidaknya 2/3 bagian dari total saham yang memiliki hak suara harus hadir atau diwakili dalam RUPS.

Persetujuan keputusan

Keputusan perubahan anggaran dasar dianggap sah jika mendapat setidaknya 2/3 suara yang diwakili dalam RUPS.

Namun, anggaran dasar bisa saja menentukan kuorum dan ketentuan pengambilan keputusan yang lebih ketat daripada ketentuan di atas.

RUPS kedua

Jika RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran, maka RUPS Kedua dapat diadakan. Kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan pada RUPS Kedua pun diatur:

• Setidaknya 3/5 bagian dari total saham yang memiliki hak suara harus hadir atau diwakili dalam RUPS Kedua.
• Keputusan perubahan anggaran dasar pada RUPS Kedua dinyatakan sah jika mendapat setidaknya 2/3 suara yang diwakili dalam RUPS Kedua.

Penting untuk dicatat bahwa hasil keputusan RUPS terkait jika ingin mengubah anggaran dasar harus dicatat dalam akta notaris yang menggunakan bahasa Indonesia. 

Jika belum, perubahan tersebut harus dicatat dalam akta notaris paling lambat dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.

Perubahan Akta PT: Permohonan dan surat persetujuan

Setelah akta notaris disusun, langkah selanjutnya adalah membuat permohonan mengubah anggaran dasar PT. 

Permohonan ini diajukan secara online melalui sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Faktor Penolakan Perubahan Anggaran Dasar PT

Perlu diingat bahwa tidak semua perubahan anggaran dasar akan diterima. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan, di antaranya:

• Jika perubahan yang diusulkan melanggar syarat dan prosedur yang telah diatur.
• Jika isi perubahan tersebut melanggar peraturan hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan.
• Jika keputusan RUPS mengenai pengurangan modal mendapat keberatan dari kreditor.

Dengan memahami proses perubahan akta PT dan persyaratan yang telah diatur dengan jelas oleh hukum.