OFFICE NOW – PT Perorangan bisa ikut tender jika memenuhi syarat administrasi, legalitas, dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Banyak pelaku usaha belum tahu bahwa status perorangan bukan penghalang untuk terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa negara. 

Tender pemerintah merupakan kesempatan besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. 

Melalui sistem e-procurement, setiap perusahaan, termasuk PT perorangan, memiliki kesempatan yang sama. Namun, agar bisa berpartisipasi, penting memahami aturan dan mempersiapkan dokumen sesuai ketentuan.

Syarat Mengikuti Tender Pemerintah

Sebelum PT Perorangan bisa ikut tender, penting mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa bersaing secara sah. 

Pemerintah menerapkan sejumlah ketentuan untuk memastikan peserta tender memiliki kemampuan hukum, teknis, dan keuangan yang memadai. 

Jika semua syarat ini terpenuhi, proses pendaftaran di sistem e-procurement dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan administratif.

Memiliki Legalitas Usaha yang Lengkap

Legalitas adalah dasar hukum agar usaha diakui secara resmi. 

PT perorangan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian, NPWP, serta Surat Keterangan Domisili Usaha. 

Semua dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah keberadaan perusahaan dan menjadi syarat wajib saat verifikasi data di sistem pengadaan pemerintah. 

Legalitas lengkap juga mempermudah akses pendanaan dan memperkuat kredibilitas usaha.

Terdaftar di Sistem LPSE

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah pintu utama untuk mengikuti tender pemerintah.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi LKPP. 

Pemilik usaha harus menyiapkan data perusahaan, dokumen legalitas, dan alamat email aktif. 

Setelah diverifikasi, akun LPSE akan digunakan untuk mengakses berbagai proyek pemerintah. 

Tanpa akun LPSE, PT perorangan tidak dapat mengajukan penawaran tender.

Memenuhi Syarat Teknis dan Keuangan

Pemerintah hanya menerima peserta tender yang memiliki kemampuan teknis dan keuangan sesuai kebutuhan proyek. 

Persyaratan ini meliputi laporan keuangan, pengalaman kerja sebelumnya, ketersediaan tenaga ahli, serta kapasitas produksi atau layanan. 

Dokumen pendukung seperti portofolio proyek juga sering diminta. Tujuannya agar hanya perusahaan yang benar-benar kompeten dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang lolos seleksi awal.

Mengetahui Aturan Tender Pemerintah untuk PT Perorangan

Setiap instansi memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan tender. 

Karena itu, penting bagi pelaku usaha memahami aturan tender pemerintah untuk PT perorangan agar tidak terjadi kesalahan prosedur. 

Aturan ini mencakup syarat dokumen, batas waktu unggah, hingga mekanisme evaluasi. 

Dengan mengetahui regulasi sejak awal, perusahaan dapat menyesuaikan strategi penawaran dan meningkatkan peluang lolos seleksi administrasi.

Apakah PT Perorangan Bisa Ikut Tender Pemerintah?

Pertanyaan ini sering muncul dari pelaku usaha kecil dan menengah. 

Banyak yang mengira PT perorangan tidak bisa ikut tender pemerintah karena dikelola oleh satu orang. 

Padahal, berdasarkan regulasi terbaru, status badan usaha bukan hambatan. 

Pemerintah memberi kesempatan yang sama bagi semua bentuk usaha, termasuk PT perorangan, asalkan memenuhi persyaratan hukum dan administratif tertentu.

Berikut ketentuan yang harus diperhatikan:

Diatur dalam Peraturan LKPP dan UU Cipta Kerja

Dasar hukum yang memperbolehkan PT perorangan ikut tender berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan LKPP tentang e-procurement. 

Aturan ini menegaskan bahwa semua pelaku usaha yang memiliki legalitas sah, termasuk PT perorangan, dapat menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. 

Jadi, tidak ada larangan eksplisit bagi bentuk usaha ini untuk ikut tender.

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Legalitas Aktif

PT perorangan wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). 

Dokumen ini menjadi bukti legalitas sekaligus identitas perusahaan di sistem e-procurement. 

Selain NIB, pelaku usaha juga wajib melampirkan NPWP, akta pendirian, dan surat domisili. 

Bila kesulitan menyiapkan dokumen, Anda bisa menggunakan jasa pendirian PT perorangan profesional agar semuanya tersusun sesuai ketentuan hukum.

Terdaftar dan Tervalidasi di Sistem LPSE

Agar dapat mengikuti tender, PT perorangan harus memiliki akun resmi di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). 

Proses ini memastikan perusahaan benar-benar aktif dan sah secara administratif. 

Pendaftaran dilakukan secara daring di situs LPSE pemerintah daerah atau instansi terkait. 

Setelah diverifikasi, perusahaan dapat mengakses berbagai proyek dan mengunggah dokumen penawaran sesuai bidang usahanya.

Bidang Usaha Sesuai Klasifikasi di OSS dan LKPP

PT perorangan wajib memilih bidang usaha yang relevan dengan proyek tender. 

Data di NIB harus sesuai dengan kategori yang terdaftar di sistem LKPP. 

Misalnya, jika proyek berkaitan dengan jasa konstruksi, maka bidang usaha di OSS juga harus menunjukkan kegiatan tersebut. 

Kesesuaian data ini akan diperiksa saat evaluasi. Jadi, pastikan semua informasi usaha telah diperbarui dengan benar sebelum mendaftar tender.

Tercantum dalam Sistem OSS dan Diakui dalam Database Penyedia LKPP

PT perorangan diakui sebagai badan hukum resmi dalam sistem OSS dan sudah bisa terdaftar di database penyedia barang dan jasa LKPP. 

Artinya, bentuk usaha ini memenuhi kriteria penyedia yang sah untuk mengikuti pengadaan pemerintah. 

Dengan status hukum yang tercatat dalam OSS dan LKPP, PT perorangan bisa ikut tender pemerintah tanpa perlu mengubah status menjadi PT biasa. 

Strategi PT Perorangan agar Lolos Seleksi Tender

Setelah memahami bahwa PT perorangan bisa ikut tender pemerintah, langkah berikutnya adalah menyiapkan strategi agar lolos seleksi. 

Persaingan dalam tender cukup ketat, dan pemerintah hanya memilih penyedia yang kompeten, legal, serta memiliki rekam jejak baik. 

Gunakan Layanan Profesional dalam Pendirian Usaha

Salah satu kunci sukses adalah memastikan seluruh dokumen perusahaan valid. 

Bagi pelaku usaha baru, memakai jasa pendirian PT perorangan terpercaya bisa membantu mempersiapkan dokumen hukum, pajak, hingga perizinan OSS. 

Proses yang dilakukan oleh profesional membuat data perusahaan lebih tertata dan mengurangi risiko penolakan saat verifikasi LPSE.

Kelola Keuangan dan Modal dengan Cermat

Pemerintah menilai kemampuan keuangan peserta tender. Karena itu, pastikan laporan keuangan Anda rapi, akurat, dan sesuai aturan. 

Hitung dengan benar modal dan biaya pembuatan PT perorangan agar seluruh operasional berjalan lancar. 

Keuangan yang sehat juga membantu perusahaan menunjukkan kemampuan melaksanakan proyek tanpa bergantung pada pihak lain. Ini menjadi nilai plus di mata panitia pengadaan.

Bangun Reputasi melalui Proyek Skala Kecil

Jika baru memulai, cobalah mengikuti tender bernilai kecil terlebih dahulu. 

Pengalaman tersebut dapat menjadi bukti kompetensi di proyek berikutnya. 

Reputasi baik akan meningkatkan skor evaluasi dan memperkuat kepercayaan instansi pemerintah. 

Setelah berhasil menang beberapa tender kecil, peluang lolos seleksi di proyek besar semakin terbuka lebar untuk PT perorangan yang ingin berkembang pesat.

Pastikan Dokumen dan Data Terbaru

Setiap data perusahaan, termasuk legalitas, alamat, dan bidang usaha di OSS, harus selalu diperbarui. 

Kesalahan kecil seperti dokumen kedaluwarsa bisa menggugurkan pendaftaran. 

Bila ingin memastikan semuanya sesuai ketentuan, gunakan jasa pendirian PT perorangan terbaik. 

Layanan ini membantu mengecek ulang kelengkapan dokumen agar lolos tahap evaluasi administrasi dan kualifikasi.

Pelajari Mekanisme Tender dan Evaluasi Teknis

Setiap proyek memiliki syarat dan penilaian berbeda.

Pelajari mekanisme tender dengan saksama agar tidak salah unggah dokumen atau melewatkan batas waktu. 

Pahami juga syarat PT perorangan bisa ikut tender pemerintah dan bentuk penilaian teknisnya. 

Dengan memahami aturan dan jadwal, perusahaan bisa menyiapkan penawaran yang kuat serta memenuhi semua aspek yang dinilai panitia.

Gunakan Bantuan dari Konsultan atau Ahli Tender

Jika merasa proses tender cukup rumit, Anda dapat berkonsultasi dengan penyedia jasa pendirian PT perorangan terdekat atau konsultan tender yang berpengalaman. 

Mereka memahami regulasi terbaru, termasuk legalitas PT perorangan dalam e-procurement, dan bisa membantu menyusun strategi penawaran. 

Dengan dukungan ahli, Anda dapat meminimalkan kesalahan administratif yang sering membuat peserta gagal di tahap awal.

Terapkan Transparansi dan Integritas dalam Penawaran

Panitia pengadaan sangat menilai kejujuran peserta. Semua data dan dokumen yang diunggah harus valid. 

Hindari manipulasi laporan atau pengalaman proyek palsu. 

Tender pemerintah dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga transparansi menjadi faktor utama. 

PT perorangan yang menunjukkan integritas tinggi memiliki peluang besar untuk dipercaya dan memenangkan proyek secara berkelanjutan.

Ingin perusahaan Anda siap ikut tender tanpa ribet? Gunakan layanan Office Now, penyedia jasa pendirian PT perorangan berpengalaman. 

Kami membantu menyiapkan seluruh dokumen hukum, OSS, hingga akun LPSE agar Anda dapat segera mengikuti tender pemerintah dengan mudah dan aman bersama Office Now!