Persyaratan perizinan berusaha
1. Proposal yang memuat:

a. Lokasi pemanfaatan pasir laut;

b. Jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut;

c. Kondisi fisik, kimia dan biologi perairan;

d. Metode pengambilan atau penggalian pasir laut;

e. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;

f. Pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut; dan

g. Lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut

2. Persyaratan teknis

a. Melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;

b. Mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal.

3. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Orang perseorangan:

a. Surat permohonan;

b. Nomor Induk Berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Koperasi:

a. Surat permohonan;

b. Nomor induk berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut :

a. Di pulau-pulau kecil terluar,

b. Pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar;

c. Kawasan konservasi;

d. Kawasan terumbu karang;

e. Kawasan mangrove, dan

f. Tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang

2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:

a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;

b. Keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut

3. Pemegang IPR:

1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan;

3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain:

a. Tidak menggunakan bahan peledak;

b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan;

c. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan mengguna­k­an metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorang­an; dan

d. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khusus­nya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Proposal yang memuat:

a. Lokasi pemanfaatan pasir laut;

b. Jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut;

c. Kondisi fisik, kimia dan biologi perairan;

d. Metode pengambilan atau penggalian pasir laut;

e. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;

f. Pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut; dan

g. Lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut

2. Persyaratan teknis

a. Melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;

b. Mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal.

3. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Orang perseorangan:

a. Surat permohonan;

b. Nomor Induk Berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Koperasi:

a. Surat permohonan;

b. Nomor induk berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut :

a. Di pulau-pulau kecil terluar,

b. Pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar;

c. Kawasan konservasi;

d. Kawasan terumbu karang;

e. Kawasan mangrove, dan

f. Tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang

2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:

a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;

b. Keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut

3. Pemegang IPR:

1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan;

3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain:

a. Tidak menggunakan bahan peledak;

b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan;

c. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan mengguna­k­an metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorang­an; dan

d. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khusus­nya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Proposal yang memuat:

a. Lokasi pemanfaatan pasir laut;

b. Jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut;

c. Kondisi fisik, kimia dan biologi perairan;

d. Metode pengambilan atau penggalian pasir laut;

e. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;

f. Pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut; dan

g. Lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut

2. Persyaratan teknis

a. Melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;

b. Mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal.

3. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Orang perseorangan:

a. Surat permohonan;

b. Nomor Induk Berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Koperasi:

a. Surat permohonan;

b. Nomor induk berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut :

a. Di pulau-pulau kecil terluar,

b. Pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar;

c. Kawasan konservasi;

d. Kawasan terumbu karang;

e. Kawasan mangrove, dan

f. Tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang

2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:

a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;

b. Keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut

3. Pemegang IPR:

1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan;

3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain:

a. Tidak menggunakan bahan peledak;

b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan;

c. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan mengguna­k­an metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorang­an; dan

d. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khusus­nya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Proposal yang memuat:

a. Lokasi pemanfaatan pasir laut;

b. Jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut;

c. Kondisi fisik, kimia dan biologi perairan;

d. Metode pengambilan atau penggalian pasir laut;

e. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;

f. Pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut; dan

g. Lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut

2. Persyaratan teknis

a. Melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;

b. Mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal.

3. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Orang perseorangan:

a. Surat permohonan;

b. Nomor Induk Berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Koperasi:

a. Surat permohonan;

b. Nomor induk berusaha;

c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;

d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;

e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan

f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut :

a. Di pulau-pulau kecil terluar,

b. Pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar;

c. Kawasan konservasi;

d. Kawasan terumbu karang;

e. Kawasan mangrove, dan

f. Tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang

2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:

a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;

b. Keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut

3. Pemegang IPR:

1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan;

3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain:

a. Tidak menggunakan bahan peledak;

b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan;

c. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan mengguna­k­an metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorang­an; dan

d. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khusus­nya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-