Pesyaratan perizinan berusaha
1. Persetujuan lingkungan
2. Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon;
3. Bukti setor pelunasan IPBPH;

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan;
3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;
4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan;
5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya;
7. Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya;
8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan;
10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;
11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging (RIL);
16. Melakukan penatausahaan hasil hutan;
17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan;
18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan;

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Pesyaratan perizinan berusaha
1. Persetujuan lingkungan
2. Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon;
3. Bukti setor pelunasan IPBPH;

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan;
3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;
4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan;
5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya;
7. Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya;
8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan;
10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;
11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging (RIL);
16. Melakukan penatausahaan hasil hutan;
17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan;
18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan;

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Pesyaratan perizinan berusaha
1. Persetujuan lingkungan
2. Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon;
3. Bukti setor pelunasan IPBPH;

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan;
3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;
4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan;
5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya;
7. Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya;
8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan;
10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;
11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging (RIL);
16. Melakukan penatausahaan hasil hutan;
17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan;
18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan;

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Pesyaratan perizinan berusaha
1. Persetujuan lingkungan
2. Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon;
3. Bukti setor pelunasan IPBPH;

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan;
3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;
4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan;
5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya;
7. Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya;
8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan;
10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;
11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging (RIL);
16. Melakukan penatausahaan hasil hutan;
17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan;
18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan;

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-