Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Buku Kapal Perikanan
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan Muat;
2. Pelabuhan Pangkalan; dan (catatan: satu dalam negeri)
3. Ukuran kapal

6. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan negara tujuan ekspor;
2. Pelabuhan pangkalan;
3. Ukuran kapal;
4. Daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama

7. Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
8. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan usaha perikanan tangkap untuk kapal pengangkut ikan yang akan melakukan alih muat (Transhipment) kecuali dalam satu kesatuan manajemen usaha perikanan tangkap;
9. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup
10.Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:

1. Grosse akta, apabila grosse akta dalam jaminan bank, ditambahkan akta hipotik;
2. Gambar rencana umum kapal (general arrangement);
3. Surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
4. Surat ukur internasional untuk kapal asing;
5. Paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto Nakhoda dan daftar anak buah kapal;
6. Untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan:

a. Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan;
b. Surat penujukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal;
c. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja ssama yang disahkan Notaris; dan
d. KTP/paspor pemilik kapal ata penanggung jawab perusahaan;

7. Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan:

a. Pelabuhan tujuan; dan
b. Data kapal.

11. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.

12. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran paling kecil 100 (seratus) gross tonnage
13. Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan ekspor berbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
14. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industri perikanan dalam negeri
15. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.
16. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

17. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Buku Kapal Perikanan;
3. Pelabuhan pangkalan; dan
4. Negara tujuan.

18. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
19. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf k 1 tahun sejak diterbitkan.
20. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

21. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru
22. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah/warisan;
2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

23. Bentuk dan format perjanjian kerja sama tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24. Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri
25. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
26. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri,
27. Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup;
28. Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan;
2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut;
3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
4.Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;
b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);
c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN);
d. Sertifikat BST-F;
e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;
f. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;
g. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan
h. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.

5. Memiliki Persetujuan Berlayar;
6.Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment;dan
7. Menerima penempatan pemantau di atas kapal sesuai ketentuan RFMOs, untuk kapal pengangkut yang melakukan alih muatan/Transhipment di laut lepas

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Buku Kapal Perikanan
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan Muat;
2. Pelabuhan Pangkalan; dan (catatan: satu dalam negeri)
3. Ukuran kapal

6. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan negara tujuan ekspor;
2. Pelabuhan pangkalan;
3. Ukuran kapal;
4. Daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama

7. Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
8. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan usaha perikanan tangkap untuk kapal pengangkut ikan yang akan melakukan alih muat (Transhipment) kecuali dalam satu kesatuan manajemen usaha perikanan tangkap;
9. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup
10.Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:

1. Grosse akta, apabila grosse akta dalam jaminan bank, ditambahkan akta hipotik;
2. Gambar rencana umum kapal (general arrangement);
3. Surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
4. Surat ukur internasional untuk kapal asing;
5. Paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto Nakhoda dan daftar anak buah kapal;
6. Untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan:

a. Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan;
b. Surat penujukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal;
c. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja ssama yang disahkan Notaris; dan
d. KTP/paspor pemilik kapal ata penanggung jawab perusahaan;

7. Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan:

a. Pelabuhan tujuan; dan
b. Data kapal.

11. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.

12. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran paling kecil 100 (seratus) gross tonnage
13. Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan ekspor berbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
14. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industri perikanan dalam negeri
15. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.
16. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

17. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Buku Kapal Perikanan;
3. Pelabuhan pangkalan; dan
4. Negara tujuan.

18. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
19. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf k 1 tahun sejak diterbitkan.
20. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

21. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru
22. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah/warisan;
2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

23. Bentuk dan format perjanjian kerja sama tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24. Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri
25. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
26. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri,
27. Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup;
28. Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan;
2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut;
3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
4.Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;
b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);
c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN);
d. Sertifikat BST-F;
e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;
f. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;
g. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan
h. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.

5. Memiliki Persetujuan Berlayar;
6.Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment;dan
7. Menerima penempatan pemantau di atas kapal sesuai ketentuan RFMOs, untuk kapal pengangkut yang melakukan alih muatan/Transhipment di laut lepas

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Buku Kapal Perikanan
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan Muat;
2. Pelabuhan Pangkalan; dan (catatan: satu dalam negeri)
3. Ukuran kapal

6. Menyampaikan informasi:

1. Pelabuhan negara tujuan ekspor;
2. Pelabuhan pangkalan;
3. Ukuran kapal;
4. Daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama

7. Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
8. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan usaha perikanan tangkap untuk kapal pengangkut ikan yang akan melakukan alih muat (Transhipment) kecuali dalam satu kesatuan manajemen usaha perikanan tangkap;
9. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup
10.Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:

1. Grosse akta, apabila grosse akta dalam jaminan bank, ditambahkan akta hipotik;
2. Gambar rencana umum kapal (general arrangement);
3. Surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
4. Surat ukur internasional untuk kapal asing;
5. Paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto Nakhoda dan daftar anak buah kapal;
6. Untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan:

a. Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan;
b. Surat penujukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal;
c. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja ssama yang disahkan Notaris; dan
d. KTP/paspor pemilik kapal ata penanggung jawab perusahaan;

7. Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan:

a. Pelabuhan tujuan; dan
b. Data kapal.

11. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.

12. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran paling kecil 100 (seratus) gross tonnage
13. Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan ekspor berbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
14. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industri perikanan dalam negeri
15. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.
16. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

17. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Buku Kapal Perikanan;
3. Pelabuhan pangkalan; dan
4. Negara tujuan.

18. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
19. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf k 1 tahun sejak diterbitkan.
20. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

21. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru
22. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah/warisan;
2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

23. Bentuk dan format perjanjian kerja sama tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24. Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri
25. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
26. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri,
27. Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup;
28. Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan;
2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut;
3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;
b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);
c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN);
d. Sertifikat BST-F;
e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;
f. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;
g. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan h. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.

5. Memiliki Persetujuan Berlayar;
6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment;dan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);
4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).
10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:

a. Grosse akta kapal;
b. Grosse akta kapal;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin.

11. Bukti setoran PNBP

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut;
2. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya[1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan [1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat];
5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal [Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper [ 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage)];
7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [Apabila terjadi perubahan armada];
8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) [Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.];
9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;
10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;
11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;
12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;
13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;
14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;
15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);
4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).
10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:

a. Grosse akta kapal;
b. Grosse akta kapal;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin.

11. Bukti setoran PNBP

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut;
2. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya[1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan [1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat];
5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal [Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper [ 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage)];
7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [Apabila terjadi perubahan armada];
8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) [Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.];
9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;
10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;
11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;
12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;
13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;
14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;
15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);
4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).
10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:

a. Grosse akta kapal;
b. Grosse akta kapal;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin.

11. Bukti setoran PNBP

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut;
2. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya[1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan [1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat];
5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal [Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper [ 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage)];
7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [Apabila terjadi perubahan armada];
8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) [Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.];
9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;
10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;
11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;
12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;
13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;
14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;
15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);
4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).
10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:

a. Grosse akta kapal;
b. Grosse akta kapal;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin.

11. Bukti setoran PNBP

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut;
2. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya[1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan [1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat];
5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal [Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya];
6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper [ 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage)];
7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [Apabila terjadi perubahan armada];
8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) [Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.];
9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;
10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;
11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;
12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;
13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;
14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;
15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-