OFFICE NOW – Anda sudah nyaman dengan status PT Perorangan yang memudahkan bisnis? Hati-hati! Ada aturan main yang wajib Anda perhatikan agar status legalitas ini tidak dicabut. Aturan itu adalah batas omzet PT Perorangan tahunan. 

Jika omzet bisnis Anda sudah melebihi batas yang ditetapkan pemerintah, Anda harus segera melakukan perubahan bentuk badan usaha!

Melewatkan batas maksimal omzet PT Perorangan bisa berakibat fatal, mulai dari sanksi hingga kehilangan kemudahan yang sudah didapatkan. 

Lalu, berapa angka pasti batas omzet PT Perorangan di tahun 2025? 

Batas Omzet PT Perorangan Sesuai Regulasi Pemerintah

Pemerintah melalui PP No. 7 Tahun 2021 menetapkan batas omzet PT Perorangan agar usaha mikro dan kecil memiliki kejelasan posisi. 

Ketentuan ini untuk menjaga skala bisnis tetap sesuai aturan. 

Dengan memahami regulasi, pemilik usaha dapat mengatur strategi pertumbuhan tanpa khawatir terkena sanksi. 

Berikut rincian terkait batas omzet PT Perorangan.

Batasan Angka Jelas

Berdasarkan peraturan, PT Perorangan hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

Usaha mikro memiliki omzet maksimal Rp2 miliar per tahun. 

Sementara usaha kecil ditetapkan dengan omzet di atas Rp2 miliar hingga Rp15 miliar per tahun. 

Angka inilah yang menjadi batas maksimal omzet PT Perorangan. 

Dengan aturan jelas ini, pelaku usaha dapat memahami posisi legal bisnisnya.

Alasan Penetapan

Pemerintah menetapkan batas omzet PT Perorangan agar usaha kecil tidak terbebani kewajiban perusahaan besar. 

Jika batasan tidak ada, pelaku usaha mikro bisa kesulitan bersaing. 

Aturan ini memberi ruang aman bagi UMK untuk berkembang sesuai skala. 

Dengan begitu, usaha kecil tetap terlindungi sekaligus memiliki kesempatan naik kelas bila omzet meningkat melampaui batas.

Kewajiban Patuh

Setiap pemilik PT Perorangan wajib mematuhi aturan batas omzet yang berlaku. 

Jika omzet melampaui Rp15 miliar, status badan usaha harus ditingkatkan. 

Pelanggaran bisa menimbulkan risiko administratif, seperti hilangnya fasilitas khusus bagi UMK. 

Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk melakukan pencatatan keuangan yang baik agar omzet dapat dipantau dengan akurat setiap tahunnya.

Dampak Jika Omzet Melebihi Batas yang Ditentukan

Melebihi batas omzet PT Perorangan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. 

Pemerintah menetapkan aturan tegas agar usaha kecil tidak salah jalur. 

Jika omzet sudah melebihi Rp15 miliar per tahun, status usaha harus berubah dan kewajiban juga bertambah. 

Berikut lima dampak yang perlu dipahami pemilik usaha sejak awal.

Perubahan Status Usaha

Ketika omzet PT Perorangan melebihi Rp15 miliar, status badan hukum wajib diubah. 

Pemilik usaha tidak bisa lagi beroperasi dengan skema PT Perorangan. 

Biasanya, bentuk usaha ditingkatkan menjadi PT biasa yang memiliki syarat lebih rumit. 

Hal ini menuntut persiapan matang agar transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional bisnis yang sudah berjalan.

Beban Pajak Lebih Besar

Omzet yang melampaui batas membuat usaha kehilangan fasilitas perpajakan khusus UMK. 

Kewajiban pajak menjadi lebih tinggi. 

Jika pemilik usaha tidak menyiapkan pencatatan keuangan yang rapi, beban ini bisa memberatkan. 

Karena itu, perencanaan pajak harus dilakukan lebih awal agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.

Risiko Administratif

Melampaui batasan omzet PT Perorangan juga membawa risiko administratif. 

Pemerintah bisa mencabut kemudahan yang sebelumnya diberikan. 

Misalnya, proses perizinan menjadi lebih panjang dan persyaratan bertambah. 

Jika pemilik usaha tidak segera menyesuaikan, ada kemungkinan terkena sanksi. 

Inilah alasan pentingnya memantau maksimal omzet PT Perorangan secara rutin untuk memastikan kepatuhan.

Kehilangan Fasilitas UMK

Salah satu dampak yang jarang disadari adalah hilangnya fasilitas khusus untuk UMK. 

Pemerintah biasanya memberikan akses pembiayaan, pendampingan, atau kemudahan pinjaman. 

Jika omzet melampaui Rp15 miliar, semua fasilitas tersebut otomatis tidak bisa lagi dinikmati. 

Kewajiban Administrasi Lebih Rumit

PT biasa memiliki kewajiban administrasi yang lebih banyak dibanding PT Perorangan. 

Contohnya, laporan tahunan yang harus lebih detail dan sesuai standar. 

Proses audit juga bisa menjadi kewajiban. 

Bagi pelaku usaha yang belum siap, hal ini tentu menjadi tantangan besar. 

Karena itu, pengelolaan usaha harus lebih profesional setelah omzet melewati batas omzet PT Perorangan.

Perbandingan Omzet PT Perorangan dengan PT Biasa

PT Perorangan dan PT biasa memiliki perbedaan yang memengaruhi arah perkembangan usaha. 

Dengan mengetahui perbandingan ini, pelaku usaha dapat menentukan bentuk badan hukum yang paling tepat sejak awal. 

Setiap pilihan membawa konsekuensi berbeda dalam pengelolaan, tanggung jawab, serta peluang bisnis. 

Berikut perbedaan keduanya.

Lingkup Usaha

PT Perorangan dirancang untuk usaha kecil yang dikelola secara sederhana oleh pemilik tunggal. 

Bentuk ini cocok bagi bisnis yang masih merintis atau memiliki jangkauan terbatas. 

Sebaliknya, PT biasa mampu menampung usaha dengan skala lebih besar dan cakupan yang lebih luas. 

Hal ini memengaruhi jenis proyek, mitra bisnis, hingga peluang ekspansi yang bisa dijalankan oleh masing-masing badan usaha.

Fleksibilitas Pertumbuhan

PT biasa lebih fleksibel karena tidak memiliki pembatasan dalam pengembangan skala usaha. 

Hal ini memungkinkan perusahaan memperluas lini bisnis, menambah cabang, atau memperbesar kapasitas produksi tanpa harus memikirkan batas administratif. 

PT Perorangan lebih terbatas, sehingga pemilik usaha yang ingin tumbuh lebih besar harus siap mengubah struktur badan hukum agar mampu mengakomodasi pertumbuhan bisnis ke tahap berikutnya.

Struktur Kepemilikan

PT Perorangan hanya memerlukan satu orang sebagai pemilik sekaligus pengurus usaha. 

Model ini membuat pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak perlu melibatkan banyak pihak. 

Sebaliknya, PT biasa mewajibkan adanya minimal dua pemegang saham. 

Struktur ini memang lebih kompleks, tetapi juga menambah profesionalitas perusahaan. 

Dengan adanya lebih dari satu pemilik, keputusan strategis menjadi hasil kesepakatan bersama sehingga lebih stabil jangka panjang.

Kewajiban Formalitas

PT biasa memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi. Misalnya, keharusan mengadakan rapat pemegang saham, membuat laporan tahunan, hingga melakukan audit tertentu. 

PT Perorangan lebih sederhana dan minim kewajiban administratif, sehingga lebih praktis dijalankan pemilik usaha kecil. 

Meski begitu, tingkat formalitas pada PT biasa membuatnya terlihat lebih profesional di mata investor, lembaga keuangan, maupun mitra bisnis potensial.

Kemudahan Akses Modal

PT biasa lebih mudah mendapatkan pendanaan karena struktur formal dan transparansi keuangan membuat investor maupun bank lebih percaya. 

Perusahaan jenis ini juga bisa menghimpun modal dari banyak pemegang saham. 

Sementara PT Perorangan biasanya hanya mengandalkan modal pribadi pemilik atau pinjaman kecil. 

Perbedaan ini membuat PT biasa memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan usaha melalui suntikan modal dari pihak eksternal.

Mengetahui batasan omzet PT Perorangan di tahun 2025 menjadi hal yang wajib dipahami pelaku usaha. 

Dengan mengetahui aturan tersebut, risiko sanksi bisa dihindari, dan jalannya bisnis tetap stabil. 

Jangan sampai usaha terhambat hanya karena mengabaikan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Jika Anda ingin mendirikan PT Perorangan dengan proses mudah, cepat, dan aman, percayakan pada jasa pendirian PT Perorangan terpercaya, Office Now. 

Kami menyediakan jasa pendirian PT Perorangan terbaik, lengkap mulai dari konsultasi hingga pengurusan dokumen resmi sesuai aturan pemerintah. 

Dengan dukungan tim jasa pendirian PT Perorangan profesional, Anda tidak perlu khawatir menghadapi kerumitan administratif. 

Office Now hadir sebagai mitra terpercaya untuk membantu usaha kecil maupun menengah berkembang dengan legalitas yang kuat. 

Segera wujudkan bisnis Anda dengan bantuan jasa pendirian PT Perorangan terdekat kami, karena langkah awal yang benar akan menentukan kesuksesan jangka panjang.