Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha;
2. Studi Kelayakan Usaha;
3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
4. Izin Lingkungan;
5. Laporan Uji Coba Operasi (berita acara commissioning) atau Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi;
6. Grosse Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
7. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
8. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (Head of Agreement/HoA) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.

2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan;
2. Studi Kelayakan;
3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Gas Bumi;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Izin Usaha:

1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional;
5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

2. Izin Usaha Sementara:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat;
3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara;
4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha;
2. Studi Kelayakan Usaha;
3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
4. Izin Lingkungan;
5. Laporan Uji Coba Operasi (berita acara commissioning) atau Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi;
6. Grosse Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
7. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
8. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (Head of Agreement/HoA) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.

2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan;
2. Studi Kelayakan;
3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Gas Bumi;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Izin Usaha:

1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional;
5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

2. Izin Usaha Sementara:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat;
3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara;
4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha;
2. Studi Kelayakan Usaha;
3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
4. Izin Lingkungan;
5. Laporan Uji Coba Operasi (berita acara commissioning) atau Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi;
6. Grosse Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
7. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
8. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (Head of Agreement/HoA) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.

2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan;
2. Studi Kelayakan;
3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Gas Bumi;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Izin Usaha:

1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional;
5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

2. Izin Usaha Sementara:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat;
3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara;
4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha;
2. Studi Kelayakan Usaha;
3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
4. Izin Lingkungan;
5. Laporan Uji Coba Operasi (berita acara commissioning) atau Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi;
6. Grosse Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
7. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan;
8. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (Head of Agreement/HoA) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.

2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi:

1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan;
2. Studi Kelayakan;
3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Gas Bumi;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Izin Usaha:

1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional;
5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

2. Izin Usaha Sementara:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat;
3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara;
4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-