DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

Pembangkitan Tenaga Listrik

Uraian

35111 – Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungankan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.

Ruang Lingkup

Seluruh - Usaha Mikro

Skala

: Usaha Mikro

Luas Lahan

: Tidak diatur

Tingkat Risiko

: Tinggi

Perizinan Berusaha

: Izin

Jangka Waktu

: 5 Hari

Masa Berlaku

: 30 Sesuai dengan Lampiran Data Teknis

Parameter

: - Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau -

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan, Gubernur

Persyaratan perizinan berusaha
1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

a. Kajian kelayakan finansial;
b. Kajian kelayakan operasional;
c. Studi interkoneksi jaringan;
d. Lokasi instalasi;
e. Diagram satu garis;
f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
g. Jadwal pembangunan; dan
h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi.

2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb);
2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;
3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi;
4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;
5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
6 Bulan

Seluruh - Usaha Kecil

Skala

: Usaha Kecil

Luas Lahan

: Tidak diatur

Tingkat Risiko

: Tinggi

Perizinan Berusaha

: Izin

Jangka Waktu

: 5 Hari

Masa Berlaku

: 30 Sesuai dengan Lampiran Data Teknis

Parameter

: - Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau -

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan, Gubernur

Persyaratan perizinan berusaha
1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

a. Kajian kelayakan finansial;
b. Kajian kelayakan operasional;
c. Studi interkoneksi jaringan;
d. Lokasi instalasi;
e. Diagram satu garis;
f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
g. Jadwal pembangunan; dan
h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi.

2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb);
2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;
3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi;
4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;
5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
6 Bulan

Seluruh - Usaha Menengah

Skala

: Usaha Menengah

Luas Lahan

: Tidak diatur

Tingkat Risiko

: Tinggi

Perizinan Berusaha

: Izin

Jangka Waktu

: 5 Hari

Masa Berlaku

: 30 Sesuai dengan Lampiran Data Teknis

Parameter

: - Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan, Gubernur

Persyaratan perizinan berusaha
1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

a. Kajian kelayakan finansial;
b. Kajian kelayakan operasional;
c. Studi interkoneksi jaringan;
d. Lokasi instalasi;
e. Diagram satu garis;
f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
g. Jadwal pembangunan; dan
h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi.

2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb);
2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;
3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi;
4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;
5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
6 Bulan

Seluruh - Usaha Besar

Skala

: Usaha Besar

Luas Lahan

: Tidak diatur

Tingkat Risiko

: Tinggi

Perizinan Berusaha

: Izin

Jangka Waktu

: 5 Hari

Masa Berlaku

: 30 Sesuai dengan Lampiran Data Teknis

Parameter

: PMA, - Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan, Gubernur

Persyaratan perizinan berusaha
1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

a. Kajian kelayakan finansial;
b. Kajian kelayakan operasional;
c. Studi interkoneksi jaringan;
d. Lokasi instalasi;
e. Diagram satu garis;
f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
g. Jadwal pembangunan; dan
h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi.

2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb);
2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;
3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi;
4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;
5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
6 Bulan

PB UMKU

Penetapan tarif tenaga listrik

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
2. Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Tenaga Listrik
3. Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
60 Hari

Kewajiban perizinan berusaha
1. Badan usaha wajib menerapkan tarif yang telah ditetapkan;
2. Badan Usaha melakukan upaya efisiensi penyediaan tenaga listrik;
3. Badan Usaha melaporkan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan BPP Tenaga listrik setiap bulan

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
Setelah mendapatkan Penetapan Tarif Tenaga Listrik , Setiap Bulan

Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Berita Acara HPS
4. Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi
5. Penetapan Pengembang/ LoI
6. Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)
7. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
7 Hari

Kewajiban perizinan berusaha
Penandatanganan PPA/ PJBL

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Berita Acara HPS
4. Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi
5. Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)
6. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
7 Hari

Kewajiban perizinan berusaha
Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (Power Exchange Agreement)

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persetujuan studi kelayakan/feasibility study (FS) proyek PLTP

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Penyampaian Dokumen Studi Kelayakan
2. Dokumen Studi Kelayakan
3. Izin Lingkungan
4. Surat Keterangan Tenaga Ahli.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melaksanakan program kerja eksploitasi dan produksi/pe-manfaatan sesuai dokumen FS
2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksploitasi
3. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB
4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Administratif

1. Kesesuaian nama badan usaha
2. Alamat
3. Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Perjanjian sewa guna usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA), bagi Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik

2. Persyaratan Teknis: Kesesuaian daftar barang modal dalam Rencana Impor Barang (RIB) dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi dan jumlah barang) yang direncanakan

3. Persyaratan Teknis: Seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi:

o Barang belum diproduksi di dalam negeri
o Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan
o Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri
o Barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan
o Barang bukan suku cadang, barang habis pakai atau peralatan bengkel (workshop tool)

4. Persyaratan Teknis: Seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Persyaratan Teknis: Penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (Power Purchase Agreement (PPA) / Finance Lease Agreement (FLA), meliputi antara lain:

o Ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan
o Ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai PPA dengan PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha

6. Persyaratan Teknis: Barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandasahkan dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
Laporan realisasi impor

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Sertifikat laik operasi (sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan

Parameter

: Seluruh

Kewenangan

: Menteri/Kepala Badan

Persyaratan perizinan berusaha
Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-

Kewajiban perizinan berusaha
Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Sebelumnya

3510
KETENAGALISTRIKAN
Subgolongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi tenaga listrik dari fasilitas pembangkit ke pusat distribusi dan distribusi energi listrik ke konsumen. Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari sumber energi, seperti energi termal, nuklir, hidroelektrik, turbin gas, diesel dan energi yang dapat diperbarui - Pengoperasian sistim transmisi yang menghantarkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistim distribusi - Pengoperasian sistim distribusi (yaitu, terdiri dari jalur/saluran, kutub, pengukur dan kabel) yang menghantarkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistim transmisi ke konsumen - Perdagangan listrik ke konsumen - Kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain - Pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi atau pembangkitan listrik melalui pembakaran sampah, lihat 3821
351
KETENAGALISTRIKAN
Golongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, dan kegiatan penjualan ke konsumen. Golongan ini tidak mencakup produksi listrik melalui pembakaran sampah.
35
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
D
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

Promo Pembuatan CV


Rp. 3.950.000 Rp. 2.699.000

Dokumen lengkap :
AKTA, SK, SKT, NPWP DOMISILI, NIB RBA, IJIN USAHA, API

Bonus Gratis:
- Tersedia Paket Gratis Virtual Office 1 Tahun s/d 5 Tahun
- Gratis Laporan Keuangan & Pajak 12 Bulan
-Gratis System ERP, Accounting, Mobile Attendance
-Gratis Logo, Website & Email Perusahaan
- Gratis Workhsop Bisnis & Akses Pendanaan

Promo Pembuatan Yayasan


Rp. 4.550.000 Rp. 3.999.000

Dokumen lengkap :
AKTA, SK, SKT, NPWP DOMISILI, NIB RBA, IJIN USAHA, API

Bonus Gratis:
- Tersedia Paket Gratis Virtual Office 1 Tahun s/d 5 Tahun
- Gratis Laporan Keuangan & Pajak 12 Bulan
-Gratis System ERP, Accounting, Mobile Attendance
-Gratis Logo, Website & Email Perusahaan
- Gratis Workhsop Bisnis & Akses Pendanaan

Promo Pembuatan Firma


Rp. 4.550.000 Rp. 3.999.000

Dokumen lengkap :
AKTA, SK, SKT, NPWP DOMISILI, NIB RBA, IJIN USAHA, API

Bonus Gratis:
- Tersedia Paket Gratis Virtual Office 1 Tahun s/d 5 Tahun
- Gratis Laporan Keuangan & Pajak 12 Bulan
-Gratis System ERP, Accounting, Mobile Attendance
-Gratis Logo, Website & Email Perusahaan
- Gratis Workhsop Bisnis & Akses Pendanaan

Promo Pembuatan PT Perorangan


Rp. 1.499.000 Rp. 799.000

Dokumen lengkap :
SERTIFIKAT PENDIRIAN, SK, SKT, NPWP DOMISILI, NIB RBA, IJIN USAHA, API

Bonus Gratis:
- Tersedia Paket Gratis Virtual Office 1 Tahun s/d 5 Tahun
- Gratis Laporan Keuangan & Pajak 12 Bulan
-Gratis System ERP, Accounting, Mobile Attendance
-Gratis Logo, Website & Email Perusahaan
- Gratis Workhsop Bisnis & Akses Pendanaan

Promo Pembuatan PT


Rp. 5.350.000 Rp. 3.699.000

Dokumen lengkap :
AKTA, SK, SKT, NPWP DOMISILI, NIB RBA, IJIN USAHA, API

Bonus Gratis:
- Tersedia Paket Gratis Virtual Office 1 Tahun s/d 5 Tahun
- Gratis Laporan Keuangan & Pajak 12 Bulan
-Gratis System ERP, Accounting, Mobile Attendance
-Gratis Logo, Website & Email Perusahaan
- Gratis Workhsop Bisnis & Akses Pendanaan

Gedung Artha Graha, 26 Floor (SCBD), Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Contact

Legal & Law Office:

DNT Lawyers (Dalimunthe & Tampubolon Law Firm) | Harmoni Plaza Blok F No 10, Gambir Jakarta Pusat, 10130, Indonesia |  www.dntlawyers.com

Telah Di Sorot Di Media:

Copyrights © 2022 Officenow. All rights reserved.