Persyaratan perizinan berusaha
1. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage);
2. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB;
3. Memenuhi struktur organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia;
4. Memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut;
5. Memenuhi standar pelayanan angkutan barang;
6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal;
7. Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
Sesuai ketentuan Lembaga OSS

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat;
2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal;
3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan
5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang;
6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage);
2. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB;
3. Memenuhi struktur organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia;
4. Memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut;
5. Memenuhi standar pelayanan angkutan barang;
6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal;
7. Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
Sesuai ketentuan Lembaga OSS

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat;
2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal;
3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan
5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang;
6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage);
2. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB;
3. Memenuhi struktur organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia;
4. Memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut;
5. Memenuhi standar pelayanan angkutan barang;
6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal;
7. Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
Sesuai ketentuan Lembaga OSS

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat;
2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal;
3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan
5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang;
6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persyaratan perizinan berusaha
1. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage);
2. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB;
3. Memenuhi struktur organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia;
4. Memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut;
5. Memenuhi standar pelayanan angkutan barang;
6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal;
7. Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan
Sesuai ketentuan Lembaga OSS

Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat;
2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal;
3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan
5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang;
6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-