About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

[email protected]

Undang-Undang untuk Perseroan Terbatas Lengkap

uu pt

Perseroan Terbatas adalah salah satu bahan usaha yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pembentukan Perseroan Terbatas dan juga pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan UU PT.

Undang Undang Perseroan Terbatas yang sangat diperhatikan adalah UU PT tahun 2007. Selain itu ada juga Undang Undang lainnya yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas.

Apa saja Undang Undang ini? Berikut ini adalah Undang Undang yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas. 

Undang Undang untuk Perseroan Terbatas tahun 2007

Undang Undang pertama yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas adalah UU PT 2007. Undang Undang ini adalah Undang Undang yang digunakan untuk mengatur dasar dari Perseroan Terbatas.

Undang Undang yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas ini adalah Undang Undang nomor 40. Dalam Undang Undang ini ada beberapa aturan yang bisa digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas. Poin tersebut antara lain adalah :

Pasal 66 ayat 6

Undang Undang  Perseroan Terbatas yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas salah satunya dalam UU PT no 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 6. Undang Undang ini merupakan Undang Undang yang digunakan untuk mengatur mengenai laporan tahunan yang dimiliki Perseroan Terbatas. 

Dalam laporan UU PT no 40 thn 2007 ini diatur bahwa dalam pembuatan laporan, Undang Undang harus memiliki laporan keuangan, laporan kegiatan dan juga laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU PT 40/2007 ini juga disusun dari rincian masyarakat dan masih banyak banyak lagi yang lainnya. 

Pasal 66 Ayat 2

Pada UU PT 40 2007 pasal 66 ayat 2 ini  diatur mengenai standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dari Perseroan Terbatas. Untuk standar penyusunan laporan keuangan ini adalah standar akuntansi keuangan. 

UU Nomor 20 Bab V 

Selanjutnya bagian dari undang undang PT no 40 tahun 2007 yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas adalah Undang Undang nomor 40 bab V.

Dalam bab ini ada banyak hal mengenai Perseroan Terbatas yang akan dibahas terutama adalah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh sebuah PT. Beberapa  hal yang akan dibahas dalam Undang Undang ini adalah :

UU Nomor 20 Bab V ayat 1

Dalam ayat ini diatur bahwa dalam menjalankan usahanya,s sebuah Perseroan Terbatas akan menggunakan  sumber daya alam dan melakukan pertanggung jawaban secara sosial dan juga lingkungan. 

UU Nomor 20 Bab V ayat 2 

Dalam undang undang PT nomor 40 tahun 2007 Bab V ayat 2 ini dilakukan upaya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dengan memasukkannya pada biaya perseroan yang dianggarkan. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada kewajaran dan kepatutan. 

UU Nomor 20 Bab V ayat 3

Dalam ayat yang ketiga disebutkan mengenai sanksi jika pihak dari Perseroan Terbatas tidak memenuhi kewajibannya dalam UU PT no 40  Bab V di ayat yang pertama. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di atur. 

UU Nomor 20 Bab V ayat 4 

Membahas mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan juga lingkungan dari Perseroan Terbatas.

Demikian adalah undang undang PT no 40 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mengatur Perseroan Terbatas di masa lalu.

Kini sudah ada beberapa Undang Undang lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memudahkan pembangunan dari Perseroan Terbatas. 

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di tahun 2017

Pengaturan UU PT no 40/2007 ternyata bukan satu-satunya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur Perseroan Terbatas. Selain UU PT no 40 2007 ini ada aturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah  terkait dengan pelaksanaan Perseroan Terbatas.

Aturan mengenai Perseroan Terbatas selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah aturan mengenai Perseroan Terbatas yang di kelurahan karena perkembangan ekonomi. 

Pada masa pemerintahan presiden Jokowi pada periode pertama memang ada perombakan yang besar dalam hal pemerintahannya.

Salah satunya adalah dorongan terhadap pembangunan fasilitas dan juga dorongan terhadap kemajuan usaha dan badan untuk usaha. Untuk mendorong hal ini, maka pemerintah  mengeluarkan peraturan presiden. 

Peraturan presiden yang dimaksud sebagai undang undang perseroan terbatas 2017 adalah peraturan presiden nomor 91 tahun 2017.

Peraturan presiden ini adalah sebuah peraturan yang digunakan untuk mendorong perkembangan dan pembuatan Perseroan Terbatas di Indonesia agar lebih banyak. Makin banyak Perseroan Terbatas, maka semakin cepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dorongan yang diberikan oleh peraturan pres nomor 91 tahun 2018 ini merupakan sebuah aturan yang menyatakan bahwa prosedur dan persyaratan yang digunakan untuk membantu Perseroan Terbatas akan semakin dipermudah.

Bagi anda yang sudah pernah mencoba membuat sebuah Perseroan Terbatas, maka anda  pasti tahu jika pembuatan sebuah Perseroan Terbatas memang tidak mudah dan memerlukan proses yang panjang hingga terbentuknya Perseroan Terbatas yang dapat beroperasi. 

Dengan adanya peraturan presiden tersebut, pembuatan Perseroan Terbatas akan dipermudah dengan menerapkan teknologi informasi untuk mengurus segala perizinan dalam pembangunan.

Disebutkan juga dalam perpres tersebut bahwa pemerintah seharusnya mendorong usaha bukan malah menghambat dan memperlambat perkembangan ekonomi dengan menghambat pembuatan Perseroan Terbatas. 

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di tahun 2018

Selain mengeluarkan Undang Undang di tahun 2017, ternyata pemerintahan juga membuat keputusan untuk semakin memudahkan proses pembuatan Perseroan Terbatas.

UU PT terbaru yang digunakan untuk memudahkan pembuatan sebuah Perseroan Terbatas ini berasal dari kemudahan yang diberikan pada Perseroan Terbatas untuk mengurus masalah NPWP. 

Memang dahulu ada banyak sekali proses yang harus ditempuh sebelum bisa membuat Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah dengan mengurus NPWP secara manual. NPWP adalah sebuah nomor pajak yang diberikan pada setiap badan usaha.

Jika tidak  ada nomor ini, maka akan sulit bagi sebuah badan usaha untuk bisa beroperasi secara legal. 

Saat ini bagi pihak Perseroan Terbatas yang ingin mengurus NPWP, tidak perlu dilakukan secara manual. Dengan pembuatan sistem yang membantu Perseroan Terbatas untuk di bentuk  dengan teknologi, maka pembuatan NPWP juga akan sekaligus di dapatkan oleh pihak Perseroan Terbatas.

Hal ini tentu membuat pihak Perseroan Terbatas menjadi sangat dimudahkan bukan?

Kesimpulan Undang Undang untuk Perseroan Terbatas di Indonesia 

Perseroan Terbatas menjadi sebuah badan usaha yang memang membantu bagi pemerintah. Pasalnya pajak yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas juga akan menjadi pemasukan bagi pemerintah.

Agar makin banyak pemasukan yang didapatkan oleh pemerintah, maka pertubuhan Perseroan Terbatas harus makin baik. Jika pembentukan Perseroan Terbatas menjadi lebih mudah, maka akan semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk membuat Perseroan Terbatas ini bukan?

Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat banyak dorongan bagi masyarakat yang akan membangun Perseroan Terbatas dengan dikeluarkannya Undang Undang dan perintah untuk memudahkan pembangunan Perseroan Terbatas seperti undang undang perseroan terbatas 2018 dan 2017 di atas.